Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya

Abstrak

Peredaran dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara,
salah satunya Indonesia. Bahkan kasus ini sudah menjadi fenomena sosial yang perlu perhatian khusus
dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Dalam penanganan narkotika pemerintah
menciptakan rekayasa Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) sebagai usaha melawan penyalahgunaan obat terlarang khususnya wilayah Surabaya. Walikota
Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2014. Berdasarkan pengesahan
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengimplementasian regulasi P4GN dalam
menangani penyalahgunaan narkoba khususnya di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi
kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dan teori sosial makro dari Thomas Hobbes. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan P4GN sebagai bentuk rekayasa sosial dalam memberantas narkoba di Surabaya belum
sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasikan dengan baik
karena kasus narkoba terus meningkat, akan tetapi BNN Surabaya telah memiliki SDM berkompeten dan
profesional. Serta kondisi lingkungan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya
narkoba dan juga dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan
peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya.