Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat

Abstrak

Indonesia sebagai Negara yang sistem ekonominya masih bergantung dari pembiayaan sektor publik, mempunyai harapan bahwa kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara siginifikan. Namun dalam kenyataannya masih belum banyak terpenuhi. Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang di dalamnya meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Dengan adanya UU tersebut diharapkan Pemerintah DIY dapat menjadikan pedoman ataupun pondasi sebagai upaya untuk menjadikan masyarakatnya hidup sejahtera. Akan tetapi, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi secara baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Dana Keistimewaan DIY serta kontribusi Dana Keistimewaan DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penilitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data mengunakan teknik observasi, dan analisis dokumen.