Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Apbdes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022
Main Article Content
Abstract
This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and community participation on the management of Village Budget Allocation (APBDes) in Sidokare Village, Rejoso District, Nganjuk Regency, in 2022. The research method used is quantitative with a correlation approach. Data was collected through a questionnaire that was tested for validity and reliability. The research sample consisted of 95 respondents selected using purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the study show that accountability, transparency, and community participation partially and simultaneously have a positive and significant influence on the management of APBDes in Sidokare Village. The variable of community participation has a dominant influence on APBDes management. The results of the determination test show that 89% of the variations in APBDes management can be explained by the variables of accountability, transparency, and community participation. This study concludes the importance of enhancing accountability, transparency, and community participation in APBDes management to achieve better management in Sidokare Village.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Anggraeny Puspaningtyas, & Radjikan Radjikan. (2021). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mojomalang Melalui Penguatan UMKM. Jurnal Ilmu Administrasi Negara [ISSN: 2303-0089 e-ISSN: 2656-9949].
Bupati. (2022). Keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa. Bupati Nganjuk.
Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 7(1), 89–95.
Laode Suaparno. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(1), 3.
Nungky Adeliya, Rohmad Widodo, & Nurul Zuriah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Jurnal Civic Hukum, 2(2), 42–54. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864
Permendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1).
Susanti Yuliandari. (2021). Monitoring Dan Evaluasi Survei IPK Dan IKM Oleh Kanwil DIY. tirto.id. (2023).
Dua Sisi Dana Desa Menunjang Pembangunan Tapi Rawab Dikorupsi. Tirto.Id.
Willy Medi Christian Nababan. (2023). Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat. Kompas.Id.
Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.