Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah
Isi Artikel Utama
Abstrak
Implementasi kebijakan lingkungan hidup di pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya, baik di dalam maupun di luar negeri dari segi keuangan dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan menyediakan anggaran yang memadai untuk program lingkungan hidup karena bersaing dengan sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan hidup juga semakin parah situasi ini, menghambat efektivitas penerapan kebijakan tersebut telah dirumuskan.
Di sisi lain, tantangan regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menimbulkan kendala yang signifikan. Ketidaksinkronan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi penyebabnya kebingungan dalam melaksanakan kebijakan di lapangan. Koordinasi yang buruk antar institusi pemerintah, baik secara horisontal maupun vertikal, juga menjadi penyebabnya program yang tumpang tindih dan kebijakan yang tidak efektif. Kondisi ini semakin parah oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat.
Namun terdapat peluang besar dalam upaya penerapan lingkungan hidup kebijakan yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti informasi geospasial sistem dan pemantauan kualitas udara secara real-time, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi katalisator memperkuat kapasitas dan pembiayaan. Adanya kesadaran global tentang pentingnya kelestarian lingkungan juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan internasional dalam bentuk dana dan teknis untuk proyek lingkungan.
Unduhan
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Rahmadi, N. (2022). Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi
Pemerintahan di Indonesia. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(2), 148-160. https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v1i2.27
Ridwan, R., & Delima, S. (2021). Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 3(2), 88-100. https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31
Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 74-94. https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551
Azis, M., & Suryana, E. A. (2023). Komparasi dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanian: Peluang dan tantangan. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 10(3), 179-
https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.51083
Wibowo, T. U. S. H. (2022). Peluang Dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran Sejarah. https://doi.org/10.31219/osf.io/dr38u Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. https://doi.org/10.31227/osf.io/heg9z
Eryani, N. D. (2022). Kebijakan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kerusakan lingkungan hidup di kabupaten sijunjung dan kabupaten dharmasraya. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal, 2(1), 1-15. https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.1- 15.2020
Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. https://doi.org/10.31219/osf.io/jqstb
Azikin, A. (2018). Konsep dan implementasi ideologi pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 77-90.
https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098
Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. Journal Publicuho, 7(1), 212-223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348
Pradana, R. S. (2019). Peluang dan tantangan subsektor perikanan dalam menopang perekonomian provinsi banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 3(2), 113- 126. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.70
Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. Journal Publicuho, 7(1), 212-223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348
Puspitawati, D. (2020). Pembangunan wilayah kepulauan berlandaskan poros maritim dalam perspektif negara kepulauan: Tantangan dan peluang perimbangan keuangan daerah. Bina Hukum Lingkungan, 4(2), 251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107
Thahir, B. (2018). Memahami kawasan khusus dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 103-114. https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100
Rahman, M. A. (2023). Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Program Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” (MBKM) di Perguruan Tinggi. https://doi.org/10.31237/osf.io/m32va
Wulandari, C., Budiono, P., & Nurrochmat, D. R. (2017). Kesiapan daerah dalam implementasikan program perhutanan sosial pasca terbitnya uu 23/2014 tentang pemerintahan daerah. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian
Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 3(2), 22.
https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15512
Sudirman, D., W., & S., M. (2005). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, tantangan, dan harapan. https://doi.org/10.17528/cifor/001694
Braksa, A. R., & Ridwan, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 1(2), 131-144. https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.12
MUSLIMAH,. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. https://doi.org/10.31237/osf.io/a2yxu
Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten musi banyuasin. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 41-46. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510
Aprimawati, B. (2016). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dinas pengelolaan lingkungan hidup dan keindahan kota makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(2), 61. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.150
Afriansyah, A. (2017). Implementasi program kartu jakarta pintar di dki: Peluang dan tantangan dalam pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan. Jurnal Kependudukan Indonesia, 12(1), 55. https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.196
Norhadijah, N., Yuni, S., & Christian, F. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI
TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan). Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan, 14(1), 22-34. https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8554
Ina Loriana Lorenza, & Aan Anwar Sihabudin,. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh komite olahraga nasional indonesia di kabupaten ciamis. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(4), 856-867. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2869
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 73. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234
Asparill, T. A. (2022). Pemerintahan Daerah dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Mengkaji Indonesia, 1(2), 147-171. https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.126
Syarief, M. (2020). Optimalisasi pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (wap) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kesatuan republik indonesia. JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(2), 1-19. https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.48
Andri, Y., & Aziz, Y. M. A. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah, 3(2), 114-124. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13561
Mayor, D., & Syafitri, A. A. (2019). Implementasi gerakan desa mengajar dalam peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di kabupaten bogor provinsi jawa barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 75-89. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918
Muhammad, F., & Mahmudi, M. (2006). Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Unisia, 29(59), 99-110.
https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art7
Mayor, D., & Syafitri, A. A. (2019). Implementasi gerakan desa mengajar dalam peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di kabupaten bogor provinsi jawa barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 75-89. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918